Cara Pangkas Subsidi BBM Tanpa Diprotes

Ini Cara Pangkas Subsidi BBM Tanpa Diprotes

Pakar ekonomi UGM, Rimawan Pradiptyo, berpendapat pemerintah punya banyak pilihan cara untuk memangkas subsidi BBM tanpa menimbulkan gejolak politik. Menurutnya, pemerintah hanya perlu lebih tegas segera mengambil inisiatif pemangkasan subsidi untuk mempersempit ruang defisit di anggaran negara.

"Yang jelas, opsi pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tak efektif lagi, biaya operasional sistem pengawasanya besar, tapi hasilnya tak efektif," kata Rimawan, seusai Diskusi Panel Interaktif 'Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Perekonomian Nasional' di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada Sabtu, 23 Februari 2013. 

Rimawan menawarkan dua cara pengurangan subsidi BBM. Pertama dengan cara pemangkasan subsidi secara bertahap. Misalnya, dalam sejumlah periode rutin ada pemangkasan subsidi sebesar Rp500 per liter yang dijalankan beberapa kali. "Gejolak inflasi lebih bisa diredam kalau pengurangannya gradual," ujar Rimawan. 

Cara ini juga bisa dilakukan dengan strategi penurunan besaran subsidi untuk pemenuhan kebutuhan BBM secara bertahap. Contohnya, subsidi untuk bensin premium yang sekarang sebesar Rp4500 bisa diturunkan jadi Rp4000. Dia berpendapat langkah penyusutan subsidi secara bertahap lebih meminimalisir kemunculan gejolak politik. 

Sementara cara kedua ialah dengan jalan memunculkan jenis bahan bakar baru yang merupakan campuran BBM subsidi dan non subsidi. Kata Rimawan pemerintah bisa menghapus bensin jenis premium dan menggantinya dengan 'premix' yang merupakan campuran premiun dan pertamax. "Kualitas pembakarannya lebih bagus dan minim polusi, harganya bisa ditentukan pada titik tengah-tengah antara nilai premium dan pertamax," ujar Rimawan. 

Sementara itu, di tempat yang sama, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran menyarankan, agenda pengurangan subsidi BBM harus diwacanakan secara luas efek posistifnya ke publik. Kata dia publik harus disadarkan pengurangan subsidi merupakan pilihan lebih baik untuk menghemat struktur anggaran negara dan mempercepat pembangunan infrastruktur. "Pokoknya, pemerintah harus komitmen subsidi dialihkan untuk infrastruktur, kalau infrastruktur maju, lapangan pekerjaan makin terbuka luas," ujar Tumiran. 

Tumiran juga menyimulasikan contoh sederhana dari efek pengurangan subsidi BBM secara gradual. Misalnya, setiap tahun ada anggaran 100 yang bisa dihemat, maka bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik secara bergilir di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. "Ketersediaan listrik yang meningkat akan membuat industri tumbuh pesat di kawasan luar Jawa, pertumbuhan ekonomi akan cepat, hal ini yang perlu disadari publik," kata Tumiran. 

Dia menambahkan pemerintah juga perlu segera menggenjot proses pemakaian gas di sektor trasportasi untuk makin memperkecil konsumsi BBM di dalam negeri. Namun, dia mengingatkan sebaiknya infrastruktur industri konventer kit di dalam negeri harus dipersiapkan secara matang. "Kalau konventer kit impor lagi, efek perubahanya tak bisa besar karena kebijakan penghematan malah dibarengi pengeluaran dana ke luar negeri yang juga besar," ujar dia. 

Anggota Komisi VII dan Badan Anggaran DPR RI, Ismayatun, menawarkan solusi lain. Kata dia pemerintah juga tak bisa membebankan pengurangan subsidi BBM pada rakyat. Kata dia semestinya kebijakan penghematan dibarengi dengan tekanan pada produsen otomotif agar menjual mesin hybrid, yang hemat BBM, dengan harga lebih murah. "Gaikindo juga harus ditekan, karena susah menekan konsumsi BBM jika mobil mesin hybrid, misalnya, harganya malah jauh lebih mahal," ujar Ismayatun. 

Alternatif paling buncit jika tak ada pemangkasan subsidi, lanjut Ismiyatun, ialah memaksimalkan pengawasan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi di setiap SPBU. Kata dia Pertamina pernah mengusulkan ke komisinya agar pemerintah tahun ini tak menarik dividen sebesar Rp800 milyar dari perusahaan negara ini. 

Politisi dari Fraksi PDIP itu menyatakan sebenarnya saat ini anggota dewan sudah tak akan mempermasalahkan keputusan pemangkasan subsidi. "Dulu di APBD 2012 kan operasi senyap pemerintah, tapi kalau sekangan mau senyap atau terang-terangan (pangkas subsidinya) silahkan," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM